Buku

July 6, 2015

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (Public Finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (Budget Execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintah.

Definisi Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemerintahan jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

   ARTIKEL LAIN

July 6, 2015

PROFIL DAN KINERJA BUMN PERBANKAN

Dalam buku ini kami mengetengahkan tema profil dan kinerja BUMN Perbankan yang total keseluruhan asetnya mencapai 41,7% dari total aset semua BUMN. Didalam buku ini akan dikupas mengenai bagaimana  kondisi keuangan BUMN Perbankan, posisi bank BUMN di tengah persaingan bank-bank nasional dan bank-bank regional, serta prospek bisnis bank BUMN di masa depan. [gview file=”http://bahrullah.com/wp-content/uploads/2015/07/GAMBARAN-UMUM-BUKU-BUMN.pdf”]  Read More →

September 13, 2014

BUMN Untuk Kesejahteraan Rakyat

Buku ini merupakan catatan pemikiran penulis dalam melihat wajah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dewasa ini. Ada semacam kegelisahan piker dan intelektual sehingga penulis merasa perlu untuk menuangkannya di dalam catatan pemikiran dalam bentuk sebuah buku.   Buku “BUMN dan Kesejahteraan Rakyat” ini hadir di tengah berbagai macam fenomena yang terjadi di Indonesia. Pertama, ketika mengawali menyusun buku ini, berbagai pihak sedang berupaya untuk memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara yang ditandai dengan langkah uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Uji Materi tersebut diajukan oleh Forum Hukum BUMN dan Centre for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI). Sontak, gugatan tersebut mengundang polemik yang berdampak sangat luas. Dalam berbagai kesempatan, penulis tak henti-hentinya mengingatkan bahwa uji materi ini sangat berbahaya dan akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan BUMN di masa depan.   Dalam perkembangannya─setelah lebih dari satu tahun Mahkamah Konstitusi belum memutuskan gugatan─pada 5 Mei 2014 Forum Hukum BUMN mengirimkan surat Pencabutan Permohonan Uji Materi dengan Nomor 62/PUU-XI/2013 atas nama Forum Hukum BUMN kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui surat pencabutan gugatan tersebut, Forum Hukum BUMN secara resmi mencabut gugatan yang dimaksud. Tentu kita bersyukur atas inisiatif tersebut. Artinya, pihak-pihak yang berkeinginan memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara telah “bertaubat” karena hal tersebut sejatinya lebih banyak mudhorat daripada manfaatnya.   Kedua, bersamaan dengan proses penyusunan buku ini pula, bangsa Indonesia sedang menghadapi momentum hajat demokrasi yaitu Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014, dan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014. Kedua momentum politik ini sangat penting dan menentukan arah (kebijakan) pemerintah dalam lima tahun ke depan. Hajat demokrasi, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, tentu kita pandang sebagai “Pesta Daulat Rakyat” yang di dalamnya merangkum harapan rakyat dan bangsa Indonesia yang pada gilirannya akan diterjemahkan oleh pemerintahan baru melalui gagasan dan kebijakan. Dalam konteks tersebut, tidak berlebihan rasanya apabila gagasan dan pemikiran di dalam buku ini perlu disosialisasikan sebagai sumbangan akademis dalam rangka membangun BUMN yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.   Ketiga, yang paling penting tentunya, bagi penulis catatan pemikiran ini menjadi semacam kerja intelektual yang merupakan hasil dari tabungan pengalaman. Sebagai sebuah tabungan intelektual, buku ini niscaya akan menjadi investasi yang penting bagi penulis, keluarga, dan sahabat atau kolega, dalam upaya menyebarluaskan gagasan kebaikan bagi generasi bangsa di masa depan.   Selanjutnya, mengenai tema diskusi kita di dalam buku ini, yaitu “BUMN dan Kesejahteraan Rakyat” penulis berusaha mengetengahkan analisis, fakta, dan solusi yang berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan kinerja BUMN, agar perusahaan Negara ini mampu menjadi korporasi yang sehat, kuat, efisien, berkelas global, dan tidak melupakan tanggung jawab sosialnya. Sebab, menurut UU BUMN, selain diberi tugas untuk memberikan sumbangan kepada penerimaan Negara dan perekonomian nasional, BUMN juga diamanatkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum serta membimbing golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat agar dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang kuat.   Dalam kerangka itulah, secara lebih spesifik, di dalam buku ini penulis memfokuskan pembahasan pada peran BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan, sebagai salah satu elemen atau indikator kesejahteraan rakyat. Gagasan atau solusi yang dapat penulis ajukan dalam hal ini ialah dengan melaksanakan Program Lumbung Pangan Nasional (Logistic Center) dalam pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang.   Logistic center menurut WTO – ASEAN Roadmap for Logistics Integration, merupakan pusat pergudangan yang mengintegrasikan seluruh kegiatan logistik mulai dari inbound logistics sampai dengan outbound logistics. Logistics center akan dibagi ke dalam tiga tier yang terdiri dari tier pertama merupakan aktivitas utama logistik dalam hal ini adalah pangan terutama yang berhubungan dengan holding pangan. Tier kedua merupakan infrastruktur pendukung yang terdiri dari angkutan pendukung jalan raya untuk memperlancar proses distribusi. Sedangkan tier ketiga merupakan jasa pendukung baik jasa keuangan seperti bank maupun jasa-jasa lainnya. Program ini penulis kira perlu dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan pangan dengan kerangka teknis sebagai berikut: Payung Hukum Sebagai suatu program nasional, perlu kiranya Program Lumbung Pangan Nasional (Logistic Center) ini mendapat payung hukum yang jelas, misalnyamelalui Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi penetapan Program Lumbung Nasional sebagai program nasional ketahanan pangan. Perpres tersebut merupakan norma hukum yang bersifat umum dan terus-menerus dan dijalankan oleh suatu Satuan Koordinasi (Satkor). Isi Perpres ini tentu tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaku Program Lumbung Pangan Nasional sebagai program nasional melibatkan kerja sama (gotong-royong) semua kalangan, khususnya pemegang kebijakan yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, serta dunia usaha (swasta).Seperti diketahui, masing-masing stakeholders tersebut memiliki potensi yang besar apabila dapat bersinergi, dengan pelaku utama program ini adalah: (1)   Pertama, BUMN Pangan.BUMN sebagai pelaku utama Program Lumbung Pangan Nasional adalah PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Holding Indonesia, Badan Urusan Logistik (BULOG) serta PT Berdikari.Sebagaimana diketahui, masing-masing BUMN Pangan ini memiliki fokus usaha, misalnya PT Pupuk Holding Indonesia dalam hal produksi dan distribusi pupuk, PT Sang Hyang Seri dalam hal pembenihan, PT Pertani dalam urusan stok gabah dan beras, BULOG dalam penyaluran beras miskin dan sembako, serta PT Berdikari dalam urusan daging.Guna memaksimalkan BUMN Pangan ini, maka perlu kiranya mempercepat skema holding (Pangan Indonesia Holding Company) yang telah lama direncanakan, di mana PT Pertani dapat diusulkan menjadi leading-nya. Apabila holding BUMN Pangan ini terbentuk, maka diharapkan dapat mempercepat investasi pangan melalui BUMN yang ditargetkan hingga tahun 2025 sebesar US$ 100 miliar.Investasi BUMN Pangan dalam kerangka program ini adalah melalui belanja modal yang besarannya dapat didiskusikan lebih lanjut.Selain itu, melalui Program Lumbung Pangan Nasional ini diharapkan subsidi pangan dalam bentuk subsidi pupuk dan beras yang disalurkan melalui BUMN dapat dipergunakan secara maksimal. Subsidi ini dapat pula dijadikan salah satu elemen investasi. Hal penting lainnya ialah merevitalisasi peran Perbankan BUMN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk sektor pangan. Data dari Bank Indonesia (BI) tahun 2012 menyebutkan sektor pertanian hanya mendapatkan alokasi 7,73 % dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagian besar KUR dimanfaatkan untuk usaha perdagangan, yakni sebesar 47,2 %, dari total KUR di tahun 2012. Oleh karena itu, ke depan Perbankan BUMN perlu meningkatkan alokasi kreditnya guna mendukung percepatan Program Lumbung Pangan Nasional ini. (2)   Kedua,Kementerian Pertanian. Sebagai pelaku Program Lumbung Pangan Nasional, maka kita dapat meningkatkan peran Kementerian Pertanian yang selama ini fokus menangani kebijakan ketahanan pangan. Dalam Anggaran Ketahanan Pangan tahun 2014, alokasi dana ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian tercatat Rp15,5 triliun. (3)   Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum.Keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Program Lumbung Pangan Nasional ialah dalam kapasitasnya untuk membangun irigasi. Dalam APBN 2014 tercatat Kementerian PU mendapatkan alokasi dana Rp6,6 triliun untuk pembangunan irigasi. (4)   Keempat, Pemerintahan Daerah.Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program ini sangat penting, sebab Lumbung Pangan Nasional ini akan dibangun di di daerah-daerah. Investasi Pemda APBD, BUMD, BUMDes(UU Desa)Jumlah BUMD per Desember 2012 adalah 1.243 BUMD, namun profil data yang berhasil diperoleh staf ahli BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya hanya sebesar 680 BUMD atau 54,71%. Dari 680 BUMD tersebut, aset terbesar adalah dari BPD yang berjumlah 15 atau 2,35% dari jumlah BPD yang datanya tersedia yaitu sebesar Rp157.977.955.946.658,00 atau 74,43% dari seluruh BUMD. Potensi ini (5)   Kelima, dunia usaha atau swasta.Kalangan usaha (swasta) perlu dilibatkan jika melihat antusiasme mereka selama ini terhadap program swasembada pangan.Sampai tahun 2013, tercatat 5.000 perusahaan swasta yang sudah terlibat dalam proyek pangan di Indonesia.Selain itu, program ini juga melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda).       Investasi/Pendanaan Untuk merealisasikan Program Lumbung Pangan Nasional, dibutuhkan investasi jangka panjang yang nilainya tentu sangat besar. Pada praktiknya nanti, secara teknis memang diperlukan pembahasan dan pematangan dengan membentuk Satuan Koordinasi (Satkor) khusus yang secara legal dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Dengan adanya Keppres Satkor Ketahanan Pangan ini, atau apapun bentuknya, maka masing-masing pihak yang terlibat di dalam Program Logistic Center ini akan fokus mengoptimalkan sumber dayanya demi terwujudnya program tersebut.   Tentu, Satkor Ketahanan Pangan ini bertugas untuk menyusun atau mendesain ulang swasembada pangan Indonesia dengan sasaran, prioritas, dan target yang terukur dalam jangka waktu per lima tahun. Dalam kaitan ini, hemat penulis, hal utama yang perlu dikerjakan ialah membangun infrastruktur Logistic Center yang di dalamnya termuat penyediaan lahan baru untuk pertanian dan peternakan, pembangunan pabrik di area lahan baru sebagai sentral produksi pangan, pembangunan infrastruktur transportasi (darat/laut), serta menciptakan akses pasar. Adapun, pelaksana tugas produksi pertanian/peternakan ini dapat diserahkan kepada BUMN Pangan dengan melibatkan petani, kelompok tani dan koperasi setempat, dengan maksud untuk memberdayakan petani sebagai pelaku pertanian.   Lalu, di mana Logistic Center ini akan dibangun? Untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah dan disparitas harga, maka perlu dibangun logistic center yang mewakili zona atau wilayah di Indonesia, mulai dari zona barat, zona tengah, dan zona timur. Di zona barat misalnya, Jambi dapat dipergunakan sebagai logistic center. Kemudian di zona tengah Ketapang, Kalimantan Barat merupakan wilayah strategis yang dapat dipergunakan sebagai sentral pangan. Di zona tengah perlu pula dibangun sentra pangan di Mataram dan Palu. Selanjutnya di zona timur, Ambon dan Sorong adalah pilihan yang tepat dijadikan sumber logistik untuk wilayah timur Indonesia.    Read More →

August 10, 2014

Buku Akuntansi Sektor Publik: Konsep & Teori

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.  Read More →