Berita

September 13, 2014

BUMN Untuk Kesejahteraan Rakyat

COVER 5 copy (1)Buku ini merupakan catatan pemikiran penulis dalam melihat wajah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dewasa ini. Ada semacam kegelisahan piker dan intelektual sehingga penulis merasa perlu untuk menuangkannya di dalam catatan pemikiran dalam bentuk sebuah buku.

 

Buku “BUMN dan Kesejahteraan Rakyat” ini hadir di tengah berbagai macam fenomena yang terjadi di Indonesia. Pertama, ketika mengawali menyusun buku ini, berbagai pihak sedang berupaya untuk memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara yang ditandai dengan langkah uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Uji Materi tersebut diajukan oleh Forum Hukum BUMN dan Centre for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI). Sontak, gugatan tersebut mengundang polemik yang berdampak sangat luas. Dalam berbagai kesempatan, penulis tak henti-hentinya mengingatkan bahwa uji materi ini sangat berbahaya dan akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan BUMN di masa depan.

 

Dalam perkembangannya─setelah lebih dari satu tahun Mahkamah Konstitusi belum memutuskan gugatan─pada 5 Mei 2014 Forum Hukum BUMN mengirimkan surat Pencabutan Permohonan Uji Materi dengan Nomor 62/PUU-XI/2013 atas nama Forum Hukum BUMN kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui surat pencabutan gugatan tersebut, Forum Hukum BUMN secara resmi mencabut gugatan yang dimaksud. Tentu kita bersyukur atas inisiatif tersebut. Artinya, pihak-pihak yang berkeinginan memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara telah “bertaubat” karena hal tersebut sejatinya lebih banyak mudhorat daripada manfaatnya.

 

Kedua, bersamaan dengan proses penyusunan buku ini pula, bangsa Indonesia sedang menghadapi momentum hajat demokrasi yaitu Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2014, dan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014. Kedua momentum politik ini sangat penting dan menentukan arah (kebijakan) pemerintah dalam lima tahun ke depan. Hajat demokrasi, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden, tentu kita pandang sebagai “Pesta Daulat Rakyat” yang di dalamnya merangkum harapan rakyat dan bangsa Indonesia yang pada gilirannya akan diterjemahkan oleh pemerintahan baru melalui gagasan dan kebijakan. Dalam konteks tersebut, tidak berlebihan rasanya apabila gagasan dan pemikiran di dalam buku ini perlu disosialisasikan sebagai sumbangan akademis dalam rangka membangun BUMN yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.

 

Ketiga, yang paling penting tentunya, bagi penulis catatan pemikiran ini menjadi semacam kerja intelektual yang merupakan hasil dari tabungan pengalaman. Sebagai sebuah tabungan intelektual, buku ini niscaya akan menjadi investasi yang penting bagi penulis, keluarga, dan sahabat atau kolega, dalam upaya menyebarluaskan gagasan kebaikan bagi generasi bangsa di masa depan.

 

Selanjutnya, mengenai tema diskusi kita di dalam buku ini, yaitu “BUMN dan Kesejahteraan Rakyat” penulis berusaha mengetengahkan analisis, fakta, dan solusi yang berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan kinerja BUMN, agar perusahaan Negara ini mampu menjadi korporasi yang sehat, kuat, efisien, berkelas global, dan tidak melupakan tanggung jawab sosialnya. Sebab, menurut UU BUMN, selain diberi tugas untuk memberikan sumbangan kepada penerimaan Negara dan perekonomian nasional, BUMN juga diamanatkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum serta membimbing golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat agar dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang kuat.

 

Dalam kerangka itulah, secara lebih spesifik, di dalam buku ini penulis memfokuskan pembahasan pada peran BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan, sebagai salah satu elemen atau indikator kesejahteraan rakyat. Gagasan atau solusi yang dapat penulis ajukan dalam hal ini ialah dengan melaksanakan Program Lumbung Pangan Nasional (Logistic Center) dalam pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang.

 

Logistic center menurut WTO – ASEAN Roadmap for Logistics Integration, merupakan pusat pergudangan yang mengintegrasikan seluruh kegiatan logistik mulai dari inbound logistics sampai dengan outbound logistics. Logistics center akan dibagi ke dalam tiga tier yang terdiri dari tier pertama merupakan aktivitas utama logistik dalam hal ini adalah pangan terutama yang berhubungan dengan holding pangan. Tier kedua merupakan infrastruktur pendukung yang terdiri dari angkutan pendukung jalan raya untuk memperlancar proses distribusi. Sedangkan tier ketiga merupakan jasa pendukung baik jasa keuangan seperti bank maupun jasa-jasa lainnya. Program ini penulis kira perlu dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan pangan dengan kerangka teknis sebagai berikut:

  • Payung Hukum

Sebagai suatu program nasional, perlu kiranya Program Lumbung Pangan Nasional (Logistic Center) ini mendapat payung hukum yang jelas, misalnyamelalui Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi penetapan Program Lumbung Nasional sebagai program nasional ketahanan pangan. Perpres tersebut merupakan norma hukum yang bersifat umum dan terus-menerus dan dijalankan oleh suatu Satuan Koordinasi (Satkor). Isi Perpres ini tentu tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

  • Pelaku

Program Lumbung Pangan Nasional sebagai program nasional melibatkan kerja sama (gotong-royong) semua kalangan, khususnya pemegang kebijakan yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, serta dunia usaha (swasta).Seperti diketahui, masing-masing stakeholders tersebut memiliki potensi yang besar apabila dapat bersinergi, dengan pelaku utama program ini adalah:

(1)   Pertama, BUMN Pangan.BUMN sebagai pelaku utama Program Lumbung Pangan Nasional adalah PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Holding Indonesia, Badan Urusan Logistik (BULOG) serta PT Berdikari.Sebagaimana diketahui, masing-masing BUMN Pangan ini memiliki fokus usaha, misalnya PT Pupuk Holding Indonesia dalam hal produksi dan distribusi pupuk, PT Sang Hyang Seri dalam hal pembenihan, PT Pertani dalam urusan stok gabah dan beras, BULOG dalam penyaluran beras miskin dan sembako, serta PT Berdikari dalam urusan daging.Guna memaksimalkan BUMN Pangan ini, maka perlu kiranya mempercepat skema holding (Pangan Indonesia Holding Company) yang telah lama direncanakan, di mana PT Pertani dapat diusulkan menjadi leading-nya. Apabila holding BUMN Pangan ini terbentuk, maka diharapkan dapat mempercepat investasi pangan melalui BUMN yang ditargetkan hingga tahun 2025 sebesar US$ 100 miliar.Investasi BUMN Pangan dalam kerangka program ini adalah melalui belanja modal yang besarannya dapat didiskusikan lebih lanjut.Selain itu, melalui Program Lumbung Pangan Nasional ini diharapkan subsidi pangan dalam bentuk subsidi pupuk dan beras yang disalurkan melalui BUMN dapat dipergunakan secara maksimal. Subsidi ini dapat pula dijadikan salah satu elemen investasi. Hal penting lainnya ialah merevitalisasi peran Perbankan BUMN dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk sektor pangan. Data dari Bank Indonesia (BI) tahun 2012 menyebutkan sektor pertanian hanya mendapatkan alokasi 7,73 % dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagian besar KUR dimanfaatkan untuk usaha perdagangan, yakni sebesar 47,2 %, dari total KUR di tahun 2012. Oleh karena itu, ke depan Perbankan BUMN perlu meningkatkan alokasi kreditnya guna mendukung percepatan Program Lumbung Pangan Nasional ini.

(2)   Kedua,Kementerian Pertanian. Sebagai pelaku Program Lumbung Pangan Nasional, maka kita dapat meningkatkan peran Kementerian Pertanian yang selama ini fokus menangani kebijakan ketahanan pangan. Dalam Anggaran Ketahanan Pangan tahun 2014, alokasi dana ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian tercatat Rp15,5 triliun.

(3)   Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum.Keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Program Lumbung Pangan Nasional ialah dalam kapasitasnya untuk membangun irigasi. Dalam APBN 2014 tercatat Kementerian PU mendapatkan alokasi dana Rp6,6 triliun untuk pembangunan irigasi.

(4)   Keempat, Pemerintahan Daerah.Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program ini sangat penting, sebab Lumbung Pangan Nasional ini akan dibangun di di daerah-daerah. Investasi Pemda APBD, BUMD, BUMDes(UU Desa)Jumlah BUMD per Desember 2012 adalah 1.243 BUMD, namun profil data yang berhasil diperoleh staf ahli BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya hanya sebesar 680 BUMD atau 54,71%. Dari 680 BUMD tersebut, aset terbesar adalah dari BPD yang berjumlah 15 atau 2,35% dari jumlah BPD yang datanya tersedia yaitu sebesar Rp157.977.955.946.658,00 atau 74,43% dari seluruh BUMD. Potensi ini

(5)   Kelima, dunia usaha atau swasta.Kalangan usaha (swasta) perlu dilibatkan jika melihat antusiasme mereka selama ini terhadap program swasembada pangan.Sampai tahun 2013, tercatat 5.000 perusahaan swasta yang sudah terlibat dalam proyek pangan di Indonesia.Selain itu, program ini juga melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda).

 

 

 

  • Investasi/Pendanaan

Untuk merealisasikan Program Lumbung Pangan Nasional, dibutuhkan investasi jangka panjang yang nilainya tentu sangat besar. Pada praktiknya nanti, secara teknis memang diperlukan pembahasan dan pematangan dengan membentuk Satuan Koordinasi (Satkor) khusus yang secara legal dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Dengan adanya Keppres Satkor Ketahanan Pangan ini, atau apapun bentuknya, maka masing-masing pihak yang terlibat di dalam Program Logistic Center ini akan fokus mengoptimalkan sumber dayanya demi terwujudnya program tersebut.

 

Tentu, Satkor Ketahanan Pangan ini bertugas untuk menyusun atau mendesain ulang swasembada pangan Indonesia dengan sasaran, prioritas, dan target yang terukur dalam jangka waktu per lima tahun. Dalam kaitan ini, hemat penulis, hal utama yang perlu dikerjakan ialah membangun infrastruktur Logistic Center yang di dalamnya termuat penyediaan lahan baru untuk pertanian dan peternakan, pembangunan pabrik di area lahan baru sebagai sentral produksi pangan, pembangunan infrastruktur transportasi (darat/laut), serta menciptakan akses pasar. Adapun, pelaksana tugas produksi pertanian/peternakan ini dapat diserahkan kepada BUMN Pangan dengan melibatkan petani, kelompok tani dan koperasi setempat, dengan maksud untuk memberdayakan petani sebagai pelaku pertanian.

 

Lalu, di mana Logistic Center ini akan dibangun? Untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah dan disparitas harga, maka perlu dibangun logistic center yang mewakili zona atau wilayah di Indonesia, mulai dari zona barat, zona tengah, dan zona timur. Di zona barat misalnya, Jambi dapat dipergunakan sebagai logistic center. Kemudian di zona tengah Ketapang, Kalimantan Barat merupakan wilayah strategis yang dapat dipergunakan sebagai sentral pangan. Di zona tengah perlu pula dibangun sentra pangan di Mataram dan Palu. Selanjutnya di zona timur, Ambon dan Sorong adalah pilihan yang tepat dijadikan sumber logistik untuk wilayah timur Indonesia.

 

   ARTIKEL LAIN

February 2, 2021

www.bpk.go.id: ANGGOTA V BPK DUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR DAN SERTIFIKASI APIP

JAKARTA, Humas BPK – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bharullah Akbar mengapresiasi langkah-langkah pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa, termasuk sertifikasi yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “BPK sebagai pemeriksa eksternal sangat mengapresiasi pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, di antaranya melalui program Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) atau pelatihan auditor eksekutif,” kata Bahrullah pada pelatihan dan penyerahan Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Senin (1/2/2021). Dalam seminar tersebut, Bahrullah Akbar juga menerima Sertifikat CGCAE melalui Recognition Program atas kinerjanya sebagai Anggota BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara. Selain Anggota BPK, sertifikat CGCAE melalui Recognition Program tersebut juga diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian. Diungkapkan oleh Anggota BPK, semakin banyak Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berpendidikan, maka tugas BPK akan semakin ringan. Menurutnya, dalam membangun transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan kolaborasi antara pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal. “Bukan mencari yang ringan, akan tetapi mengkolaborasi road map tentang bagaimana BPK dan APIP bekerja bersama-sama mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya pada kegiatan yang juga dihadiri oleh seluruh Kepala Perwakilan BPK secara virtual tersebut. Lebih lanjut, Bahrullah Akbar juga mengatakan bahwa sertifikasi CGCAE adalah sebagai solusi peningkatan kompetensi bagi pimpinan APIP. Hal ini terutama untuk mendorong para inspektur agar memahami tentang konstruksi transparansi dan akuntabilitas bersama-sama. Karena sebagai auditor, baik BPK maupun APIP mempunyai profesi yang sama. ​ Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya mengatakan, APIP dituntut untuk menghasilkan laporan pengawasan yang berkualitas dan berdampak bagi pengambilan kebijakan pemerintah. Namun, APIP kerap kali berhadapan dengan isu peningkatan kompetensi dan kapabilitas. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas yang dilakukan melalui sertifikasi adalah jawaban bagi tantangan tersebut, salah satunya adalah CGCAE bagi pimpinan APIP. Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang nonaudit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan value kepada manajemen. Sumber: www.bpk.go.id  Read More →

July 14, 2020

www.bpk.go.id: WEBINAR KERJA SAMA BPK DAN PKN STAN RAIH REKOR MURI

JAKARTA, Humas BPK – Webinar dengan tema “Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan Akibat Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin (13/7) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Webinar yang terselenggara berkat kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) tersebut meraih penghargaan sebagai Webinar dengan Peserta Terbanyak. Penghargaan dari MURI tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono di Kantor Pusat BPK dan disaksikan oleh ribuan peserta baik melalui aplikasi zoom maupun live streaming Youtube pada channel BPK dan PKN STAN. Selain sebagai webinar dengan peserta terbanyak, MURI juga menyerahkan penghargaan kepada PKN STAN sebagai Penyelenggara/ Pemrakarsa Kegiatan Webinar serta kepada Pemateri/Narasumber dan Moderator Webinar yang diwakili oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan negara V Bahrullah Akbar. ​ Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis 5 PKN STAN tersebut menghadirkan Anggota V BPK Bahrullah Akbar dan Akademisi/Alumni PKN STAN Haryono Umar sebagai narasumber. Dan bertindak sebagai moderator yakni Budi Mulyana (Dosen dan Ketua Pusat Studi Keuangan, Ekonomi Daerah dan Desa (PUSKEDDA) PKN STAN serta Sriyani (Ketua Program Studi Diploma I Kebendaharaan Negara PKN STAN) sebagai pembawa acara pada kegiatan virtual tersebut. Dalam webinar tersebut, Bahrullah Akbar memaparkan materi mengenai Pemeriksaan Laporan Keuangan di Tengah Pandemik Covid-19 serta Langkah BPK dalam Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah dalam Penanganan Covid-19. Sementara itu, Haryono Umar yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, pada kesempatan tersebut memaparkan mengenai Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah. Webinar dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari sebelas ribu orang tersebut (dari konfirmasi panitia jumlah peserta 11.448), diharapkan para peserta mendapatkan ilmu yang berharga berdasarkan keilmuan dan pengalaman narasumber. Baik dari sudut pandang pemeriksa eksternal pemerintah, maupun dari sudut pandang penegak hukum dan akademisi.   Sumber: www.bpk.go.id  Read More →

July 1, 2020

www.bpk.go.id: BPK BERIKAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI, PROVINSI ACEH DAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2019. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-8 kalinya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 yang digelar melalui telekonferensi dari Kantor DPRD Provinsi Jambi, pada Selasa (30/6/2020). Dalam sambutannya Anggota V BPK mengatakan bahwa namun meskipun memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan 8 kelemahan pengendalian internal dan 3 permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2019. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain kesalahan klasifikasi belanja modal, belanja barang dalam penganggaran dan realisai dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penyajian dan pengukuran aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan tidak sepenuhnya sesuai terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan penatausahaan dan penyajian aset tetap yang diperoleh dari pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana (P3D) bidang pendidikan belum memadai. “Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, maka BPK kali ini dan dimulai pada tahun ini memandang perlu untuk setiap tahunnya menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 di Provinsi Jambi. Ikhtisar tersebut menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2018, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada tahun 2019”, ujarnya. “IHPD memuat gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tertentu berdasarkan sample pada pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh BPK Pusat. Dengan demikian pemerintah provinsi dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota”, imbuhnya. Hadir dalam sidang paripurna ini Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Gubernur Provinsi Jambi Fachrori Umar para Anggota DPRD Provinsi Jambi, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Yuan Candra Djaisin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi. Pada hari yang sama Anggota V BPK juga menyerahkan secara virtual Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna DPRA melalui telekonferensi dari Kantor DPR Aceh di Banda Aceh. Dalam sambutannya Anggota V BPK mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019. Dengan demikian Pemerintah Aceh telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-5 kalinya. Anggota V BPK mengungkapkan bahwa dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2019 BPK masih menemukan 11 kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain pengelolaan kas daerah atas transaksi retur SP2D belum sepenuhnya tertib sehingga dapat membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah, terdapat dana Otonomi Khusus yang belum terealisasi secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi Pemerintah Aceh sesuai tujuan penyalurannya, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya tertib sehingga laporan keuangan belum menyediakan informasi seluruh kekayaan daerah. “Sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institution (ISSAI) Nomor 12 menyatakan bahwa Lembaga Pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu pada kali ini Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dari BPK diberikan Long Form Audit Report (LFAR) yaitu tentang Buku I, Buku II dan Buku III dan Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019″, jelasnya. “Dari hasil pemeriksaan kinerja yang tersebut di atas menunjukan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang bersumber dana Otonomi Khusus, utamanya atas kegiatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan pembangunan rumah layak huni”, ujarnya. ​ “BPK masih menemukan permasalahan antara lain pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk pembangunan infrastruktur belum didukung regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam master plan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan kabupaten/kota dan kuantitas jalan, jembatan dan irigasi yang dibangun dan dipelihara dengan Dana Otonomi Khusus sepenuhnya sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan”, ungkap Anggota V BPK. Pada akhir sambutannya Anggota V BPK berharap agar DPRA dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil pemeriksaan yang telah disampaikan ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Rapat Paripurna DPRA ini turut dihadiri baik secara fisik maupun secara virtual oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, para Wakil Ketua dan Anggota DPRA, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Arif Agus dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh. Sebelumnya pada hari yang sama BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Jabar dan Gubernur Jabar. LHP LKPD tersebut diserahkan secara langsung oleh Anggota V BPK dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jabar, di Bandung, pada Selasa (30/6). Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar Taufik Hidayat dan dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Jabar, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, serta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Turut hadir pula Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa serta jajaran di lingkungan BPK. Bahrullah Akbar mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LK Pemprov Jabar TA 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, Bahrullah mengungkapkan, bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemprov Jabar, yaitu penganggaran belanja barang dan belanja modal belum sesuai dengan ketentuan, penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada pengadaan barang dan jasa. “Seluruh temuan telah kami muat dalam Buku II tentang Sistem Pengendalian Internal dan Buku III tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan”, jelasnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK juga menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat. Bahrullah menjelaskan, bahwa ikhtisar tersebut menyajikan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2018, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2019. “IHPD tersebut memuat gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tertentu yang dilakukan oleh BPK Pusat. Kami mengharapkan pemerintah provinsi dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dan bagian dari pembinaan pemprov terhadap pemkab dan pemkot”, pungkasnya.     Sumber: www.bpk.go.id  Read More →

June 23, 2020

www.bpk.go.id: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KEMBALI RAIH OPINI WTP

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 termasuk implementasi dari Rencana Aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian disampaikan oleh Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta tersebut dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin (22/6/2020). LHP ini diserahkan secara langsung oleh Anggota V BPK kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Anggota V BPK mengatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. “Meskipun pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada potensi adanya indikasi terhadap kerugian negara, maka pemeriksa wajib menindaklanjutinya”, ungkap Anggota V BPK. Dalam pemeriksaannya, BPK masih menemukan permasalahan yang secara material tidak mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, namun tetap memerlukan perbaikan. Permasalahan tersebut antara lain : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan SPPT PBB selama 2 tahun, pada tahun 2018 dan 2019 atas tanah dan bangunan di Pulau Maju; Pengadaan tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum memadai; Pengelolaan piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/ Sederhana belum memadai; Penyelesaian pendapatan diterima di muka hasil lelang titik reklame belum memadai; dan Pengelolaan piutang kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) belum memadai. Anggota V BPK mengingatkan, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. “Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam LHP ini. Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”, pungkasnya. Turut hadir dalam penyerahan LHP ini, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Auditor Utama keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta.     Sumber: www.bpk.go.id  Read More →