Bahrullah Akbar
Opini
November 25, 2017
Sri Mulyono: Reklamasi dan Desentralisasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Namun, yang sedang kita saksikan adalah disharmoni hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kenyataan ini tentu saja menodai desentralisasi sebagai kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sengkarut kewenangan antara pemerintah pusat dan dan daerah inilah salah satu problem desentralisasi yang juga terjadi dibanyak daerah di Indonesia. Pertanyaanya, bagaimana jika terjadi deadlock, bagaimana jalan keluar terbaik dengan tetap menjaga marwah pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta tetap menjalankan nilai nilai good governance?
Tersisihnya peran publik dalam proses kebijakan pulau reklamasi merupakan ciri penting dari kebijakan ini yang akhirnya menjadi polemik berkepanjangan. Dari sudut pandang good governance, tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan adalah sebuah pelanggaran dalam proses demokratisasi di Indonesia.
Smith (1985) dalam studi ilmu politik, desntralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritorial) Desentralisasi berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) diserahkan melalui suatu hierarkhi secara geografis dalam negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memugkingkan berlangsungnya pembagian tersebut.
Desentralisasi mensyaratkan pembagian wilayah negara ke dalam daerah daerah yang lebih kecil serta pembentukan institusi institusi administratif dan politis di daerah tersebut. Persoalan pulau reklamasi masuk dalam ranah urusan pemerintahan konkuren yakni urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan yang menyangkut pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanahan, penanaman modal, penataan ruang, pe ruma ha n rakyat dan kawasan permukiman termasuk Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib.
Dapat disimpulkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kewenangan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kawasan Khusus
Dalam perspektif desentralisasi masih ada solusi yang bisa diambil jika pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya dead lock dalam mensikapi proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Meski demikian, pemerintah, pihak pengembang, dan masyarakat harus terlibat aktif di dalamnya karena reklamasi adalah proyek strategis yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu perlu melacak storylines yang dibangun dalam proses kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta untuk mempertegas karakternya kemudian menarik kesimpulan untuk mengambil kebijakan. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Presiden Soeharto memproyeksikan perlunya pengembangan kawasan di wilayah pantai utara Jakarta dengan melakukan reklamasi laut menjadi daratan.
Dalam Perda DKI No 6 tahun 1999 tentang RTRW DKI Jakarta dalam paragraf 4 tentang Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman pasal 32 ayat b disebutkan bahwa wilayah reklamasi akan digunakan untuk kawasan permukiman masyarakat menengah atas. Pada 19 Juli 2007 Gubernur Sutiyoso menerbitkan Surat Gubernur Nomor 1571/-1.711 berisi pemberian izin prinsip kepada PT Kapuk Naga Indah untuk melakukan Reklamasi Pulau 2A yang kemudian menjadi pulau D.
Kemudian Presiden SBY menerbitkan Perppres No.54 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sutiyoso dan Presiden SBY bertujuan memperkuat Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang kelangkaan lahan bagi warga ibu kota.
Gubernur Fauzi Bowo mengesahkan tiga dokumen yang mendukung reklamasi pertama, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT RW 2010–2030. Kemudian Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan perpanjangan izin prinsip yang sudah kadaluwarsa untuk Pulau F.G,I dan K pada 2014. Ahok juga menerbitkan izin pelaksanaan Pulau G pada 23 Desember 2014.
Selain kebutuhan akan daratan untuk pemukiman warga ibu kota Jakarta, storyline lainnya adalah ada kajian bahwa Jakarta akan tenggelam tahun 2030 karena kenaikan air laut akibat perubahan iklim global. Kemudian muncul Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) atau strategi pertahanan Perairan di Jakarta.
Pada perkembangannya JCDS menjadi bagian dari Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pembangunan Pesisir Pantai Terpadu Ibu Kota Negara. Proyek Reklamasi yang tadinya terpisah akhirnya menjadi satu dengan NCICD dengan nama baru “Great Garuda”.
Dari storyline ini bisa disimpulkan bahwa NCICD mempunyai karakter khusus yang bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab I Pasal (42), Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/ atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.
Pasal 2, KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pasal 8, Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan.
Dengan demikian Pemerintah Pusat bisa mengambil kebijakan tanpa harus melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi tentunya harus melalui studi ilmiah yang komprehensif dari masyarakat sipil dengan mengutamakan prinsip good governance demi kepentingan bangsa dan negara.
Sri Mulyono, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta
Sumber: www.koran-jakarta.com
ARTIKEL LAIN
March 28, 2018
Bernardus Dwita Pradana: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Internal
KOMITMEN dan dukungan yang kuat dari Pimpinan BPK membuat Inspektorat Utama dapat meraih tingkat kapabilitas level 3 (integrated). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019) mengamanatkan tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus sudah berada pada level 3 (integrated) paling lambat 2019. Inspektorat Utama (Itama) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memenuhi amanat itu sebelum tenggat waktu yang diberikan. Itama BPK menunjuk The Institute of Internal Auditor (IlA) Indonesia untuk melakukan penilaian kapabilitas fungsi pemeriksaan internal dengan menggunakan kerangka kerja Internal Audit Capability Model (IACM) untuk sektor publik yang diterbitkan oleh IIA Global. Aktivitas pemeriksaan internal Itama selama periode Januari-November 2017 menunjukkan bahwa 24 key process area (KPA) telah melembaga di Itama. Dengan demikian, kapabilitas Itama BPK ada pada level 3. Pada level ini, itu artinya BPK telah menerapkan dan melaksanakan dengan baik International Professional Practice Framework (IPPF) serta sudah melaksanakan fungsi assurance dan consulting. Selain itu BPK saat ini adalah lembaga negara satu-satunya yang melakukan penilaian terbuka melalui pihak eksternal. Ini belum pernah dilakukan oleh lembaga lain. Dengan adanya penilaian secara terbuka oleh pihak eksternal, ini menjadi sebagai salah satu bukti bahwa BPK serius dalam memperbaiki kualitas Itama. Lanjutnya, Itama BPK RI telah berada pada tingkat maturitas Level 3 – Integrated. Berdasarkan hasil assessment dan observasi terdapat sejumlah ruang untuk area pengembangan yang harus mendapat perhatian untuk mempertahankan pencapaian tingkat maturitas ini. Selain melakukan pembenahan Itama, perlu ada rekomendasi untuk pengembangan tingkat kapabilitas, antara lain seperti melakukan pemutakhiran atas piagam audit sesuai dengan perkembangan terkini. Kemudian, menjalankan program peningkatan kompetensi melalui upaya perolehan sertifikasi internasional. Upaya lainnya dengan mempertahankan dan meningkatkan keanggotaan dalam organisasi profesi pemeriksaan internal, melakukan kodifikasi manajemen risiko, dan terakhir penggunaan sistem time sheet guna meningkatkan akurasi informasi dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya fungsi Itama. IACM mewajibkan adanya komitmen kuat untuk KPA. BPK dalam hal ini salah satunya telah meningkatkan struktur organisasi melalui Keputusan BPK Nomor 3/K/I-VIII.3/7/2014 tentang OTK Pelaksana BPK RI (pada pasal 136 sd 179) dan perubahan keempat dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017. Itama menempati posisi eselon I dan memiliki hubungan yang independen dengan unit kerja lain di BPK. Itama juga memiliki hubungan pelaporan langsung kepada Wakil Ketua BPK. Selain itu, Itama memiliki piagam audit yang terakhir telah direvisi melalui Keputusan Ketua BPK No.2/K/1-XII.2/1/2017 tentang Piagam Pengawasan Internal BPK yang ditandatangani oleh Inspektur Utama BPK dan disetujui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK. Bukan hanya itu, Inspektorat Utama BPK telah memiliki pedoman dan standar manual pemeriksaan internal. Standar ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penugasan pemeriksaan internal serta tindak lanjutnya. Pedoman dan pelaksanaannya terdokumentasi di Portal Itama. Itama BPK pun telah menyusun kode etik dan standar kompetensi perilaku, pakta integritas, kebijakan rekrutmen, deskripsi jabatan, syarat kompetensi, dan sistem pengelompokan pekerjaan yang dibuktikan di antaranya dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Uraian, Spesifikasi, dan Peta Jabatan pada Inspektorat Utama sejak beberapa tahun yang lalu. Kesimpulannya, komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan BPK membuat Itama dapat meraih tingkat kapabilitas level 3 (integrated). Sedangkan untuk ruang perbaikan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaannya. IACM mensyaratkan bahwa Itama harus memiliki kemampuan sumberdaya yang cukup untuk dapat melaksanakan 24 KPA, salah satunya soal sumber daya manusia (SDM). Bila dibandingkan dengan jumlah karyawan BPK yang mencapai 6.237 orang, jumlah staf Itama yang sebaknya 97 orang dapat dianggap mencukupi. Untuk menjawab tantangan ke depan masih memerlukan peningkatan jumlah dan kualitas personil. Sistem SDM BPK memastikan fungsi SDM mulai dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Staf Itama rata-rata mendapatkan pelatihan sebanyak 40 jam atau 4 empat hari per tahun. Tambahan lain adalah mengenai financial resources. Mekanisme penganggaran Inspektorat Utama BPK dilakukan secara mandiri melalui mekanisme anggaran secara langsung oleh unit kerja Inspektorat Utama BPK. Itama memiliki anggaran sekitar Rp14 miliar per tahun. Itama sudah mengembangkan teknologi seperti Portal Itama, dan didukung oleh aplikasi yang ada di BPK yaitu Portal e-Audit BPK, Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem Informasi Tagihan (SInTag), Sistem Akuntansi Instansi Ber- basis Akrual (SAIBA), ACL, dan Excel untuk memudahkan menjalankan 24 KPA. Portal Itama digunakan untuk mengelola informasi penugasan, manajemen fungsi Itama, dan laporan-laporan lainnya untuk menunjang aktifitas Itama untuk dapat melembagakan semua. Seperti diketahui, peningkatan kapabilitas APIP dilakukan sesuai kriteria internasional dengan menggunakan IACM. Model ini sudah diakui oleh The Institute of Internal Auditor (IlA) dan dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke dalam lima level, yaitu level 1 (initial), level 2 (infrastructure), level 3 (integrated), level 4 (managed), dan level 5 (optimizing). Setiap level terdiri atas enam elemen, yaitu Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada sampai Level 5 tersebut, APIP harus memenuhi 41 KPA. KPA merupakan suatu tatanan utama yang menentukan level kapabilitas suatu unit pemeriksaan internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan dan menghasilkan output dalam jangka pendek dan outcome dalam jangka panjang. (Telah dimuat di Warta Pemeriksa edisi Maret 2018) Sumber: www.keuangan.co Read More →
January 13, 2018
Wahyu Priyono: Perlunya Pemerintah Memperbaiki Pelayanan Publik
(Penulis adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB) Salah satu tugas BPK selain pemeriksaan keuangan pemerintah adalah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan atau program pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, perhubungan dan lainnya. Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai kinerja pelayanan publik itu kepada masyarakat itu telah dilakukan secara ekonomis/efisien/efektif dan memberikan rekomendaasi perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kinerja pelayanan publik tersebut. Dalam rangka mewujudkan demokrasi di daerah, pemerintah pada bulan Januari 2001 telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu paket untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Salah satu misi pembentukan otonomi daerah adalah terlaksananya peningkatan pelayanan publik dan menekan terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Untuk meningkatkan pelayanan publik dan menekan tindakan KKN, birokrasi pemerintahan mestinya menggunakan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.” Pendekatan seperti ini dilakukan dengan demokratisasi dalam pemberian pelayanan publik. Demokratisasi dalam pelayanan publik dapat diaktualisasikan ke dalam dua hal pokok, yaitu pelanggan sebagai misi dan masyarakat sebagai stakeholders. Pelanggan Sebagai Misi, berarti; pertama, birokrasi pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai subyek pelayanan, bukan obyek pelayana. Masyarakat harus dipandang sebagai konsumen yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang transparan, efisien, ada jaminan kepastian dan adil. Birokrasi pemerintah harus bersikap profesional dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari penentuan kebijakan sampai pada monitoring kinerja birokrasi pemerintah. Kedua, birokrasi pemerintah harus mengubah citra dirinya tidak lagi sebagai penguasa tetapi mengembalikannya pada hakikatnya sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi pemerintah sebagai pelayan publik harus bersikap objektif, tidak memihak, memberikan informasi yang objektif dan memperhatikan konsumen. Warga negara atau masyarakat dalam pelayanan publik tidak dipandang pada posisi yang lemah, tetapi harus berada pada posisi seimbang dengan birokrasi pemerintah sehingga masyarakat memiliki posisi tawar yang kuat. Ketiga, birokrasi pemerintah harus didesain kembali menjadi Public Servant yang berjiwa enterpreneur. Fungsi birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik diterjemahkan dan ditafsirkan sebagai salah satu pelaku ekonomi. Apa yang dilakukan oleh birokrasi tidak lain adalah melakukan kegiatan pelayanan yang menghasilkan sumber daya untuk membiayai proses penyelenggaraan pelayanan publik secara profesional. Birokrasi pemerintah akan mencapai kinerja yang bagus kalau mempunyai jiwa enterpreneurs. Keempat, ada jaminan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang transparan mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Internalisasi aspek demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai moralitas birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Penegakan demokrasi dalam pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari etika pelayanan publik yang harus diwujudkan oleh birokrasi. Kelima, birokrasi pemerintah ditempatkan sebagai provider yang mempunyai kewajiban menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa. Keberadaan pengguna jasa ditempatkan minimal sejajar dengan birokrasi sehingga ada posisi tawar yang seimbang. Pengguna jasa harus ditempatkan sebagai faktor penentu keberadaan instansi birokrasi pemerintah. Ide ini menghendaki bahwa setiap provider memandang pengguna jasa dalam posisi yg mempengaruhi hidup atau mati lembaganya. Masyarakat Sebagai Stakeholders, mengandung pengertian bahwa : 1. Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai pengguna, tetapi juga sebagai kelompok kepentingan dan sekaligus menjadi bagian dari stakeholders. 2. Sebagai stakeholders, keterlibatan masyarakat masyarakat mulai dari pengambilan keputusan sampai pelaksanaan pengurusan pelayanan harus terjamin. 3. Proses penentuan penyelenggaraan pelayanan publik seperti besar kecilnya biaya yang harus dibayar, lamanya waktu pengurusan dan prosedur persyaratan lainnya masih menjadi hak prerogatif provider. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan standar pelayanan akan memberikan dampak positif bagi terbangunnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut, sekaligus memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik. Kepastian mengenai standar pelayanan akan terjamin kalau kebijakan mengenai pelayanan publik dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Wallahu a’lam bish showab… Sumber: www.keuangan.co Read More →
December 5, 2017
Dekan FEB Unhas Gagaring Pagalung: Beragam, Persepsi Masyarakat Dan Pemda Soal Opini WTP
Pemda kadang melihat opini WTP sebagai bukti bebas dari korupsi. Padahal tidak seperti itu. Ada lebih banyak asimetri informasi yang berkembang di masyarakat maupun Pemda terkait pemeriksaan keuangan yang mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Ada tiga pemeriksaan yang biasa dilakukan BPK berdasarkan undang-undang: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan paling umum diketahui masyarakat adalah pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini, baik itu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer, dan seterusnya. Dekan FE dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas) gagaring Pagalung berpendapat persepsi masyarakat maupun pemerintah daerah (pemda) tentang Opini WTP masih beragam. Khusus untuk pemda, gagaring melihat ada kecenderung pemda mengaitkan Opini WTP dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) maupun dengan kinerja pemda sendiri. Misalnya, jika satu pemda laporan keuangannya mendapat Opini WTP lima tahun berturut-turut, langsung memasang iklan satu halaman dimana-mana. Lebih lanjut ia menilai beragamnya persepsi masyarakat ataupun pemda terkait hal tersebut lebih banyak pada asimetri informasi antara fungsi BPK yang menghasilkan opini atas laporan keuangan dengan persepsi pada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan langkah baik bagi BPK untuk mengurangi asimetri informasi tersebut. Walau masih beragam persepsi, tetapi bukan berarti sosialisasi yang dilakukan BPK kurang. Gagaring melihat kadang tergantung siapa yang menggunakan informasi terkait hasil pemeriksaan BPK. “Mau good news atau bad news nih,” ujarnya. Gagaring mengatakan, jika ingin good news, pasti hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk untuk memenangkan pilkada bagi incumbent, untuk mendapatkan insentif jika mendapat Opini WTP. Tapi, jika ingin bad news, bisa digunakan untuk menyerang satu daerah ternyata banyak penyimpangan dan sebagainya. General Audit Gagaring membandingkan pemeriksaan keuangan sebagai general audit. General audit ini dalam bahasa medis diumpamakan sebagai general check up. Memeriksa keseluruhan organ tubuh tetapi tidak mendalam dan spesifik. “Jadi, kalau kita ini ingin diperiksa, periksa ke dokter umum. Hasilnya nanti keluar anda sehat. Sehat sekali WTP, sehat tetapi ada penyakit yang tidak fatal nah itu WDP. Nah, kalau Tidak Memberikan Pendapat dan seterusnya, artinya ada problem besar di dalam,” tuturnya. Tapi, kadang-kadang dengan fungsinya ini, orang mengkaitkan sudah aman dari korupsi. Padahal tidak. Jika dalam general check up dinyatakan sehat, bukan berarti sehat seutuhnya. Bisa jadi ada gejala asam urat atau diabetes yang belum terdeteksi dalam general check up. “Karena bisa jadi sesuai aturan, tetapi ada persekongkolan di dalam yang orang lain tidak ketahui, maka di situ penyimpangan dan korupsinya, tetapi auditor datang dengan melihat transaksi, bukti-bukti pada prinsipnya mungkin oke, sehingga opininya menghasilkan WTP,” jelasnya. Tapi, kadang juga auditor saat melakukan pemeriksaan, kadang menemukan ada gejala penyimpangan. Di situ, dia bisa mendeteksi awal ada penyimpangan atau indikasi tindak pidana korupsi. “Tapi, lagi-lagi tujuan dari general audit yang menghasilkan opini bukan untuk mengetahui secara persis ada korupsi atau tidak. Sama seperti memeriksa kesehatan ke dokter umum. Nanti, kalau ada problem besar ke dokter spesialis toh. Kadang-kadang kalau kita sudah parah kan ke dokter spesialis,” ucapnya. Baru kalau ada temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi baru dilakukan apa yang namanya investigative audit. Audit jenis ini lain lagi tujuannya. Ujung-ujungnya jika memang ada tindak pidana itu urusannya diserahkan kepada aparat penegak hukum. (and) Sumber: Warta BPK Read More →
December 5, 2017
Ketua IAPI Tarkosunaryo: Tujuan Pemeriksaan Keuangan Bukan Mencari Fraud
Sama halnya dengan pemeriksaan keuangan negara, dalam pemeriksaan keuangan sektor swasta, tujuannya memberikan opini terhadap laporan keuangan. Bukan mencari penyimpangan atau fraud. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo menjelaskan bahwa baik di sektor keuangan negara maupun sektor swasta, pemeriksaan keuangan tidak ditujukan mencari fraud atau penyimpangan. Akuntan publik pun memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan untuk memberi opini terhadap laporan keuangan. Supaya laporan keuangan itu bebas salah saji secara material. Kesalahan saji ini biasanya karena salah jumlah dan salah perkalian. Bisa juga karena salah perlakuan, misalnya suatu transaksi seharusnya dimasukan ke dalam akun persediaan tetapi dalam laporan keuangan suatu perusahaan swasta dimasukan ke dalam akun aset tetap. Salah saji ini bisa tidak sengaja, bisa juga secara sengaja yang mengindikasikan adanya fraud. Akuntan publik sebagai auditor yang nanti menilai sebab terjadinya kesalahan oleh dua hal tadi. Walau tujuannya memberikan opini, akuntan publik tetap harus mempertimbangkan potensi fraud atau penyimpangan yang berdampak di laporan keuangan. “Jadi, untuk laporan keuangan, auditor itu tidak di-assign untuk mencari fraud tetapi nanti auditor harus mengconsider prosedur auditnya pada saat perencanaan, kemudian juga nanti pada saat mengevaluasi hasil itu, apakah kemudian di situ ada aspek fraud yang berdampak di laporan keuangan atau nggak,” tutur Tarko. Ia kembali menegaskan bahwa di sektor privat atau swasta, tujuan pemeriksaan laporan keuangan sebuah perusahaan biasa untuk menurunkan risiko informasi terkait laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut ketika akan digunakan oleh pengguna, laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan. Dengan laporan keuangan yang tidak menyesatkan, pengguna bisa menggunakannya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Ia mencontohkan, ketika suatu bank ingin mengucurkan kredit kepada suatu perusahaan. Bank tersebut tentu ingin mengetahui apakah pemberian kredit bermanfaat bagi perusahaan tersebut dan apakah perusahaan dapat mengembalikan pinjamannya atau tidak. Dari situlah pentingnya laporan keuangan perusahaan diperiksa akuntan publik. Untuk bisa melihat sejauh mana keyakinan bank bahwa uang yang dipinjamkan tersebut bermanfaat dan juga si perusahaan bisa mengembalikannya tanpa ada kemungkinan kredit macet. . (and) Sumber: Warta BPK Read More →
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Indonesia
(BPK RI)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Indonesia