Berita

July 1, 2020

www.bpk.go.id: BPK BERIKAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI, PROVINSI ACEH DAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2019. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-8 kalinya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 yang digelar melalui telekonferensi dari Kantor DPRD Provinsi Jambi, pada Selasa (30/6/2020).

Dalam sambutannya Anggota V BPK mengatakan bahwa namun meskipun memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan 8 kelemahan pengendalian internal dan 3 permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2019. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain kesalahan klasifikasi belanja modal, belanja barang dalam penganggaran dan realisai dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penyajian dan pengukuran aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan tidak sepenuhnya sesuai terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan penatausahaan dan penyajian aset tetap yang diperoleh dari pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana (P3D) bidang pendidikan belum memadai.

“Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, maka BPK kali ini dan dimulai pada tahun ini memandang perlu untuk setiap tahunnya menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 di Provinsi Jambi. Ikhtisar tersebut menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2018, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada tahun 2019”, ujarnya.

“IHPD memuat gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tertentu berdasarkan sample pada pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh BPK Pusat. Dengan demikian pemerintah provinsi dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota”, imbuhnya.

Hadir dalam sidang paripurna ini Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Gubernur Provinsi Jambi Fachrori Umar para Anggota DPRD Provinsi Jambi, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Yuan Candra Djaisin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi.

Pada hari yang sama Anggota V BPK juga menyerahkan secara virtual Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna DPRA melalui telekonferensi dari Kantor DPR Aceh di Banda Aceh.

Dalam sambutannya Anggota V BPK mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019. Dengan demikian Pemerintah Aceh telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP untuk yang ke-5 kalinya.

Anggota V BPK mengungkapkan bahwa dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2019 BPK masih menemukan 11 kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain pengelolaan kas daerah atas transaksi retur SP2D belum sepenuhnya tertib sehingga dapat membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah, terdapat dana Otonomi Khusus yang belum terealisasi secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi Pemerintah Aceh sesuai tujuan penyalurannya, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya tertib sehingga laporan keuangan belum menyediakan informasi seluruh kekayaan daerah.

“Sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institution (ISSAI) Nomor 12 menyatakan bahwa Lembaga Pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu pada kali ini Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dari BPK diberikan Long Form Audit Report (LFAR) yaitu tentang Buku I, Buku II dan Buku III dan Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019″, jelasnya.

“Dari hasil pemeriksaan kinerja yang tersebut di atas menunjukan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang bersumber dana Otonomi Khusus, utamanya atas kegiatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan pembangunan rumah layak huni”, ujarnya.

“BPK masih menemukan permasalahan antara lain pengelolaan dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk pembangunan infrastruktur belum didukung regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam master plan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan kabupaten/kota dan kuantitas jalan, jembatan dan irigasi yang dibangun dan dipelihara dengan Dana Otonomi Khusus sepenuhnya sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan”, ungkap Anggota V BPK.

Pada akhir sambutannya Anggota V BPK berharap agar DPRA dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil pemeriksaan yang telah disampaikan ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Aceh.

Rapat Paripurna DPRA ini turut dihadiri baik secara fisik maupun secara virtual oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, para Wakil Ketua dan Anggota DPRA, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Arif Agus dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh.

Sebelumnya pada hari yang sama BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Jabar dan Gubernur Jabar. LHP LKPD tersebut diserahkan secara langsung oleh Anggota V BPK dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jabar, di Bandung, pada Selasa (30/6).

Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar Taufik Hidayat dan dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Jabar, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, serta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Turut hadir pula Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa serta jajaran di lingkungan BPK.

Bahrullah Akbar mengatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LK Pemprov Jabar TA 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, Bahrullah mengungkapkan, bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemprov Jabar, yaitu penganggaran belanja barang dan belanja modal belum sesuai dengan ketentuan, penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum dilakukan secara memadai, serta kelebihan pembayaran pada pengadaan barang dan jasa.

“Seluruh temuan telah kami muat dalam Buku II tentang Sistem Pengendalian Internal dan Buku III tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan”, jelasnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK juga menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat. Bahrullah menjelaskan, bahwa ikhtisar tersebut menyajikan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2018, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2019.

“IHPD tersebut memuat gambaran permasalahan signifikan atas tema-tema tertentu yang dilakukan oleh BPK Pusat. Kami mengharapkan pemerintah provinsi dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dan bagian dari pembinaan pemprov terhadap pemkab dan pemkot”, pungkasnya.

 

 

Sumber: www.bpk.go.id

   ARTIKEL LAIN

February 2, 2021

www.bpk.go.id: ANGGOTA V BPK DUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR DAN SERTIFIKASI APIP

JAKARTA, Humas BPK – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bharullah Akbar mengapresiasi langkah-langkah pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa, termasuk sertifikasi yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “BPK sebagai pemeriksa eksternal sangat mengapresiasi pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, di antaranya melalui program Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) atau pelatihan auditor eksekutif,” kata Bahrullah pada pelatihan dan penyerahan Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Senin (1/2/2021). Dalam seminar tersebut, Bahrullah Akbar juga menerima Sertifikat CGCAE melalui Recognition Program atas kinerjanya sebagai Anggota BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara. Selain Anggota BPK, sertifikat CGCAE melalui Recognition Program tersebut juga diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian. Diungkapkan oleh Anggota BPK, semakin banyak Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berpendidikan, maka tugas BPK akan semakin ringan. Menurutnya, dalam membangun transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan kolaborasi antara pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal. “Bukan mencari yang ringan, akan tetapi mengkolaborasi road map tentang bagaimana BPK dan APIP bekerja bersama-sama mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya pada kegiatan yang juga dihadiri oleh seluruh Kepala Perwakilan BPK secara virtual tersebut. Lebih lanjut, Bahrullah Akbar juga mengatakan bahwa sertifikasi CGCAE adalah sebagai solusi peningkatan kompetensi bagi pimpinan APIP. Hal ini terutama untuk mendorong para inspektur agar memahami tentang konstruksi transparansi dan akuntabilitas bersama-sama. Karena sebagai auditor, baik BPK maupun APIP mempunyai profesi yang sama. ​ Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya mengatakan, APIP dituntut untuk menghasilkan laporan pengawasan yang berkualitas dan berdampak bagi pengambilan kebijakan pemerintah. Namun, APIP kerap kali berhadapan dengan isu peningkatan kompetensi dan kapabilitas. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas yang dilakukan melalui sertifikasi adalah jawaban bagi tantangan tersebut, salah satunya adalah CGCAE bagi pimpinan APIP. Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang nonaudit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan value kepada manajemen. Sumber: www.bpk.go.id  Read More →

July 14, 2020

www.bpk.go.id: WEBINAR KERJA SAMA BPK DAN PKN STAN RAIH REKOR MURI

JAKARTA, Humas BPK – Webinar dengan tema “Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan Akibat Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin (13/7) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Webinar yang terselenggara berkat kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) tersebut meraih penghargaan sebagai Webinar dengan Peserta Terbanyak. Penghargaan dari MURI tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono di Kantor Pusat BPK dan disaksikan oleh ribuan peserta baik melalui aplikasi zoom maupun live streaming Youtube pada channel BPK dan PKN STAN. Selain sebagai webinar dengan peserta terbanyak, MURI juga menyerahkan penghargaan kepada PKN STAN sebagai Penyelenggara/ Pemrakarsa Kegiatan Webinar serta kepada Pemateri/Narasumber dan Moderator Webinar yang diwakili oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan negara V Bahrullah Akbar. ​ Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis 5 PKN STAN tersebut menghadirkan Anggota V BPK Bahrullah Akbar dan Akademisi/Alumni PKN STAN Haryono Umar sebagai narasumber. Dan bertindak sebagai moderator yakni Budi Mulyana (Dosen dan Ketua Pusat Studi Keuangan, Ekonomi Daerah dan Desa (PUSKEDDA) PKN STAN serta Sriyani (Ketua Program Studi Diploma I Kebendaharaan Negara PKN STAN) sebagai pembawa acara pada kegiatan virtual tersebut. Dalam webinar tersebut, Bahrullah Akbar memaparkan materi mengenai Pemeriksaan Laporan Keuangan di Tengah Pandemik Covid-19 serta Langkah BPK dalam Melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah dalam Penanganan Covid-19. Sementara itu, Haryono Umar yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, pada kesempatan tersebut memaparkan mengenai Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah. Webinar dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari sebelas ribu orang tersebut (dari konfirmasi panitia jumlah peserta 11.448), diharapkan para peserta mendapatkan ilmu yang berharga berdasarkan keilmuan dan pengalaman narasumber. Baik dari sudut pandang pemeriksa eksternal pemerintah, maupun dari sudut pandang penegak hukum dan akademisi.   Sumber: www.bpk.go.id  Read More →

June 23, 2020

www.bpk.go.id: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KEMBALI RAIH OPINI WTP

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 termasuk implementasi dari Rencana Aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian disampaikan oleh Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta tersebut dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin (22/6/2020). LHP ini diserahkan secara langsung oleh Anggota V BPK kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Anggota V BPK mengatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. “Meskipun pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada potensi adanya indikasi terhadap kerugian negara, maka pemeriksa wajib menindaklanjutinya”, ungkap Anggota V BPK. Dalam pemeriksaannya, BPK masih menemukan permasalahan yang secara material tidak mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, namun tetap memerlukan perbaikan. Permasalahan tersebut antara lain : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan SPPT PBB selama 2 tahun, pada tahun 2018 dan 2019 atas tanah dan bangunan di Pulau Maju; Pengadaan tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum memadai; Pengelolaan piutang Kompensasi Rumah Susun Murah/ Sederhana belum memadai; Penyelesaian pendapatan diterima di muka hasil lelang titik reklame belum memadai; dan Pengelolaan piutang kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) belum memadai. Anggota V BPK mengingatkan, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. “Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam LHP ini. Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”, pungkasnya. Turut hadir dalam penyerahan LHP ini, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Auditor Utama keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta.     Sumber: www.bpk.go.id  Read More →